Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan solidaritas sosial sekaligus membersihkan harta. Di era digital, metode pembayaran zakat semakin beragam, mulai dari transfer bank hingga platform digital dan dompet elektronik. Namun, bagaimana jika seseorang membayar zakat menggunakan kartu kredit? Apakah hal itu sah secara syariat, atau justru menyalahi prinsip zakat yang seharusnya diberikan dari harta yang dimiliki?

Pernahkah kita berpikir, bahwa hanya dengan 2,5% dari harta, hidup seseorang bisa berubah 100%? Di balik angka kecil itu, tersimpan cerita besar: seorang anak yatim bisa tetap bersekolah, keluarga dhuafa bisa menikmati makanan yang layak, dan petani di pelosok desa memiliki harapan kembali untuk panen berikutnya.

Di tengah era digital yang menghadirkan berbagai peluang baru, penghasilan dari investasi mata uang crypto menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Namun, pertanyaan soal tanggung jawab atas harta pun muncul kembali. Salah satunya: apakah penghasilan dari investasi mata uang crypto wajib dizakati dan bagaimana hukumnya? Inilah isu yang penting dibahas agar harta yang kita miliki tidak hanya bertambah nilainya, tapi juga bersih dan berkah.

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah: 267).

Sejarah peradaban Islam mencatat salah satu khalifah yang dapat memakmurkan rakyatnya, hingga tak ada lagi yang mau menerima zakat karena semua rakyat sudah tercukupi. Ia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari khalifah kedua yakni Umar bin Khattab.

Banyak orang menunda zakat, infak, dan sedekah dengan alasan gaji pas-pasan. Padahal, Islam tidak pernah membebani umatnya di luar batas kemampuan. Justru di balik keterbatasan, Allah memberi ruang luas untuk tetap berbuat kebaikan. Tidak harus menunggu kaya raya untuk bisa berbagi, karena setiap rupiah, setiap tenaga, bahkan sekadar senyum yang tulus bisa bernilai sedekah. Yang terpenting adalah niat, konsistensi, dan keberanian untuk memulai dari yang kecil.

Dalam keadaan mendesak, banyak orang menjadikan harta miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkan dana cepat. Emas, kendaraan, hingga surat-surat berharga sering kali digadaikan. Lalu timbul pertanyaan penting: apakah harta yang sedang digadaikan tetap wajib dizakati?”

Dalam Islam, merdeka finansial nggak cuma soal kaya secara materi, tapi juga soal kecukupan dan keberkahan. Artinya, kita nggak cuma fokus memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga peduli terhadap orang lain. Nah, di sinilah zakat, infak, dan sedekah punya peran penting.

Bayangkan kamu seorang Muslim yang taat. Setiap tahun kamu menunaikan zakat sesuai nisab, sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Namun, negara tetap meminta kamu membayar pajak. Adilkah ini? Apakah zakat tidak cukup sebagai bentuk kontribusi sosial? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap muncul dan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di sinilah pentingnya memahami relasi antara zakat dan pajak, dua kewajiban yang meskipun berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama yakni kesejahteraan bersama.

Islam memiliki sistem tersendiri dalam memberdayakan umatnya, yaitu melalui zakat. Sebagai instrumen sosial dan spiritual, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sistem distribusi kekayaan yang adil. Dengan zakat, harta tidak menumpuk pada segelintir orang, melainkan mengalir kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Maka dari itu, setiap Muslim yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk menunaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.