Perasaan kamu tentang artikel ini?
Di tengah masyarakat, kita sering menaruh harapan besar kepada sosok-sosok panutan: guru, tokoh agama, pejabat, bahkan figur publik. Mereka diharapkan menjadi teladan, penjaga moral, dan pengarah jalan. Namun, mirisnya, kasus penyimpangan seperti pelecehan seksual justru kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah, baik secara sosial maupun spiritual.
Masalah ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Ia adalah peringatan bahwa penyimpangan bisa terjadi pada siapa saja, terutama ketika seseorang memiliki kuasa, akses, dan kepercayaan, tetapi tidak diimbangi dengan integritas.
Islam telah memberikan batas yang tegas untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain adalah kewajiban. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).
Ayat ini bukan hanya larangan terhadap zina, tetapi juga peringatan agar menjauhi segala bentuk perilaku yang mengarah pada pelecehan, eksploitasi, atau penyalahgunaan kuasa.
Rasulullah saw pun bersabda:
“Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi).
Hadis ini menegaskan bahwa ukuran keimanan bukan hanya ritual, melainkan akhlak yang menjaga martabat sesama.
Ketika pelaku pelecehan adalah sosok panutan, dampaknya berlipat ganda: korban mengalami trauma, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan generasi muda belajar bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan. Inilah bahaya normalisasi, ketika masyarakat mulai menganggap wajar atau menutup mata terhadap penyimpangan.
Dalam konteks inilah, Islam sebenarnya telah lama mengingatkan tentang fenomena orang berilmu yang menyimpang dari nilai yang seharusnya ia jaga. Hal ini dikenal dengan istilah ulama su’, yakni orang berilmu yang menggunakan ilmunya bukan untuk kebenaran, melainkan untuk kepentingan duniawi atau hawa nafsu. Mereka bisa saja tampak mengajarkan kebaikan, tetapi tidak mencerminkannya dalam perilaku.
Bahkan disebutkan bahwa salah satu cirinya adalah mengajak pada kebaikan tetapi melupakan dirinya sendiri, serta menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih kedudukan, pengaruh, atau keuntungan pribadi. Dalam perspektif lain, istilah ulama su’ ini tidak terbatas pada tokoh agama. Siapa pun yang memiliki pengetahuan, jabatan, atau pengaruh, bahkan orang yang dianggap “lebih tahu” pun bisa terjerumus jika kehilangan integritas.
Di sinilah letak bahaya yang lebih luas: ketika masyarakat terlalu mudah percaya tanpa kewaspadaan, dan terlalu enggan bersuara ketika melihat kejanggalan. Budaya diam, pembiaran, atau bahkan membela tanpa memahami fakta justru membuka ruang bagi penyimpangan untuk terus terjadi dan pada akhirnya, menciptakan lebih banyak korban. Lebih dari itu, perilaku yang dibiarkan bisa “menular”, menjadi pola yang dianggap wajar oleh orang lain.
Karena itu, pencegahan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga membangun kesadaran bersama:
a. Bahwa setiap bentuk pelecehan adalah pelanggaran serius, siapa pun pelakunya
b. Bahwa tidak ada jabatan atau status yang membuat seseorang kebal dari kritik
c. Bahwa menghormati tidak berarti menutup mata terhadap kesalahan, dan
d. Bahwa melindungi korban adalah tanggung jawab bersama
Kita juga perlu membangun lingkungan yang berani berbicara, saling menjaga batas, dan tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan kuasa sekecil apa pun.
Pada akhirnya, kepercayaan adalah amanah yang tidak ringan. Ia harus dijaga, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang menganggap semua pemimpinnya selalu benar, tetapi masyarakat yang berani menjaga kebenaran, siapa pun yang melanggarnya.
Semoga dengan kesadaran ini, kita tidak hanya berhenti pada rasa prihatin, tetapi juga bergerak untuk mencegah, agar tidak ada lagi korban, dan agar penyimpangan tidak terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
