Perasaan kamu tentang artikel ini?
Setiap 4 Februari, dunia memperingati Hari Persaudaraan Manusia Internasional, sebuah momentum yang seharusnya menjadi pengingat akan komitmen global untuk hidup berdampingan secara damai, adil, dan bermartabat. Namun di balik peringatan tersebut, dunia justru terus menyaksikan perang, penjajahan, diskriminasi, dan kekerasan yang tak kunjung usai. Pertanyaannya pun mengemuka: apakah persaudaraan manusia benar-benar dijalankan, atau hanya dirayakan sebagai simbol moral?
Dari Abu Dhabi ke PBB: Dokumen Damai yang Sarat Nilai Luhur
Sejarah Hari Persaudaraan Manusia Internasional berawal dari dokumen perjanjian damai yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayeb di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2019.
Dokumen berjudul Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together menegaskan berbagai prinsip fundamental: bahwa ajaran agama mendorong perdamaian dan penghormatan terhadap kemanusiaan; kebebasan adalah hak setiap orang; pluralisme dan keberagaman adalah kehendak Allah; keadilan yang berlandaskan kasih merupakan syarat hidup bermartabat; serta dialog, toleransi, dan perlindungan terhadap yang lemah adalah kewajiban bersama.
Berdasarkan semangat dan nilai yang terkandung dalam dokumen tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2020, secara resmi menetapkan tanggal 4 Februari sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Penetapan ini pun mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara anggota PBB.
Meski demikian, secara normatif, dokumen ini memang tampak nyaris tanpa cela. Ia berbicara tentang keadilan, cinta kasih, penghormatan lintas agama, penolakan terorisme, perlindungan tempat ibadah, hingga hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Namun justru di titik inilah persoalan besar muncul.
Ketika Nilai Tidak Menjadi Tindakan
Masalah utama dari Persaudaraan Manusia Internasional bukan terletak pada gagasannya, melainkan pada ketiadaan keseriusan dunia internasional dalam menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Banyak poin dalam perjanjian tersebut yang secara terang-terangan bertabrakan dengan kebijakan dan praktik global hari ini.
Perjanjian menegaskan bahwa kebebasan adalah hak setiap orang, namun jutaan manusia hidup di bawah pendudukan, embargo, dan pembatasan hak dasar. Ia mengakui bahwa pluralisme dan keberagaman agama adalah kehendak Tuhan, tetapi diskriminasi berbasis agama dan ras terus dibiarkan, bahkan dilegitimasi di berbagai belahan dunia.
Poin-Poin yang Dilanggar oleh Realitas Global
Beberapa pelanggaran paling nyata terhadap isi perjanjian tersebut dapat dilihat dalam konflik dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
1. Keadilan dan Perlindungan Martabat Manusia
Dalam isi perjanjian ditekankan bahwa keadilan berlandaskan kasih adalah jalan menuju kehidupan bermartabat. Namun apa yang terjadi di Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan Lebanon justru menunjukkan sebaliknya. Penindasan, pembunuhan warga sipil, kelaparan massal, dan penghancuran infrastruktur sipil berlangsung tanpa pertanggungjawaban yang adil. Dunia bereaksi tidak setara, cepat dan tegas pada satu kasus, namun diam dan lamban pada kasus lainnya.
2. Perlindungan Tempat Ibadah
Perjanjian ini berada dipoin keenam di dalam dokumen persaudaraan, dan secara tegas menyatakan bahwa setiap serangan terhadap tempat ibadah adalah pelanggaran ajaran agama dan hukum internasional. Kenyataannya, masjid, gereja, dan tempat suci lainnya kerap menjadi sasaran serangan, terutama di wilayah konflik, tanpa konsekuensi hukum yang sepadan bagi pelakunya.
3. Penolakan Terhadap Terorisme dan Sumbernya
Dari dua belas poin perjanjian, poin ketujuh berisi penolakan terhadap terorisme, di mana poin ini menegaskan bahwa terorisme bukan berasal dari agama, melainkan dari kesalahan interpretasi serta kebijakan yang melahirkan kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Namun pada saat yang sama, penjualan senjata, dukungan finansial, dan justifikasi politik terhadap kekerasan terus berjalan, dan kerap dilakukan oleh negara-negara yang lantang berbicara tentang perdamaian.
4. Kesetaraan Kewarganegaraan dan Penolakan Diskriminasi
Sementara itu, salah satu isi dalam dokumen tersebut menyatakan penolakan terhadap istilah “minoritas” karena bersifat diskriminatif. Namun dalam praktik global, kelompok tertentu, terutama di negara berkembang dan dunia Islam, masih diperlakukan sebagai warga kelas dua, baik dalam politik internasional, ekonomi global, maupun narasi di media sosial.
Standar Ganda atas Nama Persaudaraan
Persaudaraan manusia kerap dipromosikan sebagai nilai universal, tetapi ironisnya penerapannya sering kali tunduk pada kepentingan geopolitik. Negara-negara kuat menyerukan toleransi, namun gagal menghentikan penjajahan. Mereka berbicara tentang dialog antaragama, tetapi membiarkan Islamofobia dan rasisme struktural tumbuh. Dalam kondisi seperti ini, persaudaraan berubah menjadi retorika moral tanpa keberanian etis.
Persaudaraan Tanpa Keadilan adalah Ilusi
Perjanjian Persaudaraan Manusia yang ditandatangani di Abu Dhabi menekankan dialog sebagai jalan mencari keutamaan moral tertinggi. Namun dialog tanpa keberpihakan pada korban hanya akan menjadi formalitas. Persaudaraan manusia tidak dapat berdiri di atas ketidakadilan, dan perdamaian tidak mungkin lahir dari pembiaran terhadap penindasan.
Oleh karena itu, Hari Persaudaraan Manusia Internasional seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan atau simbol diplomatik. Ia mestinya menjadi cermin evaluasi dunia internasional: sejauh mana nilai yang disepakati benar-benar ditegakkan, dan siapa yang terus dibiarkan menderita atas nama kepentingan global.
Tanpa keberanian untuk menegakkan keadilan secara konsisten, persaudaraan hanya akan tinggal dokumen. Sebab pada akhirnya, persaudaraan sejati tidak diukur dari deklarasi, tetapi dari keberpihakan kepada mereka yang tertindas.
.jpeg)
