Perasaan kamu tentang artikel ini?
Akhir-akhir ini, dunia kembali riuh oleh pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait pembentukan Board of Peace. Perhatian publik Indonesia pun menguat seiring keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan dewan yang digagas Amerika Serikat tersebut. Keterlibatan ini memunculkan kegelisahan, terutama karena menyangkut masa depan Gaza, Palestina, wilayah yang hingga kini masih berada dalam bayang-bayang penjajahan dan kekerasan.
Skema perundingan yang ditawarkan dalam forum tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin pihak-pihak yang bukan penduduk Gaza, bahkan tidak pernah hidup di bawah penderitaan warganya, justru memaparkan perencanaan masa depan wilayah tersebut? Alih-alih menghadirkan keadilan, pendekatan semacam ini lebih menyerupai pengaturan sepihak atas tanah dan nasib bangsa lain, yang bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika nama Benjamin Netanyahu tercantum sebagai salah satu anggota dewan. Ia merupakan sosok yang telah diajukan ke International Criminal Court (ICC) atas dugaan kejahatan perang. Di bawah kepemimpinannya, operasi militer Israel juga telah menewaskan ratusan pekerja kemanusiaan, termasuk lebih dari 300 staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza, sebuah fakta yang sulit diabaikan dalam setiap pembicaraan tentang “perdamaian”.
Secara konseptual, Board of Peace digambarkan sebagai organisasi tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan memantau administrasi, stabilisasi, serta rehabilitasi di Gaza dan Palestina. Namun, paparan yang disampaikan justru melahirkan kegelisahan baru, terutama terkait arah dan makna “perdamaian” yang ditawarkan.
Kegelisahan tersebut menguat setelah Jared Kushner memaparkan rencana untuk mengubah Jalur Gaza menjadi kawasan berbasis ekonomi pasar bebas, dengan pembangunan gedung-gedung tinggi di sepanjang pesisir serta distrik modern yang berorientasi pada investasi dan pariwisata. Pendekatan ini dinilai tidak berangkat dari kebutuhan sangat mendesak rakyat Gaza yang hidup di bawah blokade dan krisis kemanusiaan, melainkan dari desain pembangunan ekonomi yang disusun dari luar.
Model semacam ini berpotensi besar menguntungkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sementara suara rakyat Gaza kembali terpinggirkan. Dalam konteks ini, istilah “perdamaian” patut dipertanyakan: damai bagi siapa, dan dibangun di atas pengorbanan siapa?
Lebih jauh, Kushner menegaskan bahwa rekonstruksi hanya akan dimulai setelah dilakukan demiliterisasi penuh Hamas. Senjata berat akan segera dilucuti, sementara senjata ringan ditarik secara bertahap oleh kepolisian Palestina yang baru dibentuk. Skema ini menunjukkan adanya monopoli kekuatan, di mana kendali keamanan sepenuhnya berada di bawah pengawasan kekuatan internasional, sehingga rakyat Gaza berisiko kembali ditempatkan sebagai objek, bukan subjek, dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
Kritik terhadap proposal tersebut datang dari penulis Palestina-Amerika, Susan Abulhawa, yang menilai rencana ini berpotensi menghapus karakter asli Gaza dan menjadikan penduduknya sebagai tenaga kerja murah bagi kawasan industri dan pariwisata. Tradisi, identitas, serta tatanan sosial masyarakat Gaza, menurutnya, terancam terkikis secara sistematis.
Pandangan serupa disampaikan oleh Pengamat Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Ia menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan tidak mungkin dibangun tanpa melibatkan aspirasi langsung masyarakat Palestina. Solusi yang lahir dari luar, termasuk master plan Gaza yang dipresentasikan Kushner, dinilai berisiko tidak mencerminkan kehendak rakyat Gaza. Meski demikian, Agung menekankan bahwa Indonesia seharusnya tidak hadir secara simbolik semata, melainkan membawa agenda yang jelas dan terukur dengan fokus pada keadilan, keamanan, persatuan Palestina, serta perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Namun, di balik seluruh perdebatan global dan peta kepentingan tersebut, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian dunia, yakni sikap umat Islam di Gaza itu sendiri. Mereka yang hidup di bawah kepungan, kehilangan rumah dan keluarga, justru menunjukkan keteguhan yang tidak lahir dari kuasa politik, melainkan dari iman.
Bagi masyarakat Palestina, gagasan seperti “New Rafah” bukanlah hal baru. Sejak berakhirnya Intifada Pertama dan lahirnya Perjanjian Oslo, Amerika Serikat dan Israel kerap menggagas konsep-konsep seperti “Yerusalem Baru” atau “Gaza Metropole”. Namun semua itu diabaikan oleh rakyat Palestina, karena pengalaman panjang mengajarkan bahwa rencana-rencana Trump tidak ada yang benar-benar berhasil.
Ahli politik dan jurnalis Doktor Yaser Zaatreh bahkan berkata: “Ia adalah kutukan bagi Amerika dan Barat. Dan dari sisi kami, nasib programnya insyaallah akan lebih buruk daripada pendahulunya.”
Situasi global pun menunjukkan pergeseran besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, banyak negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia tidak sepenuhnya sejalan dengan Amerika Serikat. Kondisi ini mengingatkan pada ungkapan Syaikh Ahmad Yusuf As-Sayyid tentang zaman at-tahawwulāt al-kubrā, yakni era perubahan besar, ketika peta kekuatan dunia bergeser dan dominasi lama mulai goyah.
Di tengah perubahan itu, Gaza tetap berdiri dengan caranya sendiri. Kesabaran mereka bukanlah kepasrahan, melainkan keteguhan yang lahir dari keyakinan bahwa ketundukan hanya layak diberikan kepada Allah Swt. Inilah kesabaran yang tidak pernah ditawar, bahkan ketika dunia terus mencoba menentukannya dari luar.
.jpeg)
